MISKINNYA KEADILAN DI NEGARA KITA !!

“Kenaikan Harga BBM adalah bentuk kedzaliman pada rakyta.Itu Kejahatan.Kita wajib Melawannya.Jihad Yang utama adalah melawan Penguasa Dzalim”

Tepat pukul 00.00 tanggal 24 Mei 2008 kembali rakyat di bebani dengan kenaikan harga BBM yang diputuskan oleh pemerintah yang tidak melihat dan mendengar penderitaan rakyatnya. Oleh karena itu, APBN harus kembali terus menerus dipikul bebannya oleh rakyat . Praktis dengan keadaan Indonesia seperti ini , Rakyat dalam kondisi tidak sehat , Mereka tepaksa hidup dalam kondisi yang serba mepet. Sudah terlalu lama rakyat berkorban bagi Negara, sudah saatnya rakyat tidak terus menerus diminta rela menjadi tumbal perbaikan ekonomi nasional, sedangkan mereka yang jelas-jelas jahat dan merusak ekonomi dibiarkan leluasa menjarah hak dan subsidi mereka.
Pemerintah buta dan tuli nuraninya selalu berargumen bahwa jika BBM tidak dinaikkan maka beban APBN akan berat . Pernyataan pemerintah buta dan tuli seperti seolah –olah telah menempatkan rakyat sebagai factor penyebab beratnya beban yang harus dipikul APBN. Postulat itu harus dibalik dan dibongkar, bahwa wajah APBN bukan rakyat penyebab nya namun pengelola dan penyelenggara negaralah biang keladinya. ( korupsi merajalela dan lemahnya penegakan hukum )

Pemerintah buta dan tuli memutusskan menaikkan Harga BBM juga dengan alasan lonjakan harga minyak dunia yang meroket tidak dapat dibenarkan, karena Sumber Saya Alam ( SDA ) itu sebagian besar keluar dari bumi Indonesia . Mengacu pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berarti kekyaan alam Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi, rakyat Indonesia berhak menikmati dengan harga lebih murah. Pemerintah mengambil minyak bumi milik rakyat secara gratis dengan biaya hanya US$ 10/barrel.
Tapi karena hanya bisa menjualnya seharga US$ 77/barrel pemerintah merasa rugi jika harga minyak Internasional lebih dari harga itu ( kwik kian gie ). Perbandingan harga BBM domestik dengan negara lain masih lebih mahal(Venezuela Rp.460/lt, Turkmenistan 736/lt, Iran 828/lt, Nigeria 920/lt, Saudi Arabia,1104/lt, Kuwait 1932/lt, Malaysia 5487/lt ). Lebih lanjut,terkait dengan kenaikan harga minyak di pasar Internasional , jika peminpinya amanah, cerdas, tidak korup dan tidak tunduk pada asing mengikuti liberalisasi dengan obral lahan migas kita ke mereka, maka Inonesia yang dianugeahi SDA melimpah justru akan mendapatkan berkah dari itu.

Selain itu, pernyataan pemerintah bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang kaya adalah ngawur, omong kosong. Kita semua dapat menilai dengan dinaikkannya BBM yang bersifat Price Leader, sebagai komoditas tentu akan menyeret harga-harga barang jasa dan lainnya yang merupakan hajat hidup rakyat. Pengalaman mencatat pada 2005 SBY menaikkan Harga BBM 125 % jumlah orang miskin bukannya berkurang malah bertambah, Jutaan orang kelaparan,banyak anak kekurangan gizi dan busung lapar. Beban hidup akan semakin berat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah akibat kenaikan harga BBM.
Pemerintah buta dan tuli khawatir akan disparitas antara harga BBM dalam negeri dan harga BBM di pasar Internasional menyebabkan penyelundupan BBM keluar negeri meningkat. Apabila Pemerintah SBY tidak sekedar omong kosong namun bersungguh-sungguh mengedepankan kepentingan rakyat tentunya dengan mudah mengatasi segala bentuk penyelewengan BBM yaitu dengan penegakan supremasi hukum dalam pengawasan distribusi BBM( hukum mati koruptor, maling uang rakyat , bunuh mereka semua, lebih baik mereka mati daripada seluruh orang harus musnah . sebab jika keadilan dan kebenaran musnah, kehidupan manusia tidak lagi akan berarti apapun )

Pemerintah buta dan tuli kembali berargumen mengenai BBM murah yang akan membuat negeri ini menjadi boros, tidak efisien, serta tidak ada dorongan mencari alternative BBM, sehingga energi tak terbarukan itu akan habis. Kita dapat menjawab bahwa persoalan alternative BBM di Indonesia sebenarnya penciptannya sering gagal karena tidak didukung political will pemerintah. Republik ini sama sekali tidak kekurangan potensi energi alternative. Berbagai penelitian dan percobaan membuktikan hal itu, akan tetapi atensi dan prioritas untuk memanfaatkan hasil-hasil riset kurang berarti di negeri ini . Negeri ini kaya akan alternative bahan baku , tetapi pemerintah tidak pernah mendorong riset, dan jika ada hasil riset pemerintah juga tidak mendorong untuk mengaplikasikannya.

Sekali lagi alasan Pemerintah buta dan tuli mengurangi subsidi dengan memberikan kompensasi pada program –program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat seperti bantuan Langsung Tunai ( BLT ), Infrastruktur , pendidikan dan Kesehatan bagi warga miskin itu adalah gagasan yang tidak tepat . Program pengurangan kemiskinan adalah hak setiap Warga Negara , tidak bisa dipandang sebagai politik kompensasi.

Kemiskinan dan Keterbelakangan bukanlah nasib, melainkan ketidakbecusan para Pemimpin mengurus Negara, karena bukankah Pemimpin berkewajiban merawat rakyatnya yang berarti harus menjaga, melindungi dan mengurus rakyatnya dengan memberikan rangsangan kepada seluruh Warga Negaranya untuk mendapatkan kesempatan berusaha demi Kesejahteraan bersama.

63 Tahun Indonesia Merdeka lepas dari Penjajahan, namun tujuan kemerdekaan belum mewujudkan tanda-tanda untuk terwujud . Sejak merdeka hingga sekarang kekuassaan negara yang berrtumpu pada korupsi, Kapitalis Materialistis telah melahirkan kekerasan yang memyebabkan penderitaan rakyat , dan derita itu sampai sekarang pun tidak pernah berakhir, terbukti berbagai krisis dan bencana masih terus melanda kehidupan bangsa Indonesia.Tahun berganti tahun, keprihatinan atas sulitnya rakyat kita menyelesaikan persoalan krisis multidimensinya belum habis , rasa penasaran kita terhadap apa yang sesungguhnya akan terjadi di negeri tercinta setelah kenaikan BBM tanggal 24 mei akan selalu menghiasi hidup di masa depan.

Daripada berharap dari scenario kemnaikan harga BBM dengan mengurangi subsidi untuk alasan mendongkrak kenaikan APBN dan memberikan kompensasinya pada program sistematis dan simultan kepada rakyat miskin yang adalah tidak tepat guna karena dengan kenyataan adanya kesenjangan hidup di masyarakat Indonesia yang tinggi, kenaikan BBM masih akan menjadi pembunuh utama bagi korban rakyat miskin.

Pemerintah apabila tidak buta dan tuli dalam melihat dan mendengar penderiataan rakyat sebenarnya dapat mengajukan solusi pemasukan bagi Negara APBN ataupun memberikan pembiayaan public, pertama,Penerapan pajak progresif, seperti di Negara-negara yang menganut welfare state. Dalam hal ini, Negara memungut pajak setinggi-tingginya kepada orang kaya yang serakah akan barang-barang mewah, lalu hasil pajak di kembalikan kepada warga Negara dalam wujud pelayanan public. Kedua, Nasinalisasi perusahaan minyak asing di Indonesia ,dan terakhir tapi tdak kalah penting, Kepada penguasa yang menjadi suri tauladan dan berkewajiban merawat rakyatnya berilah rakyat kehidupan mulia dengan ketulusan dan kedailan dengan tidak menaikkan BBM. Dan sebagai gantinya “bunuhlah” para koruptor, pengemplang pajak, penyelundup, dan pokoknya para maling duit rakyat.